PERTUMBUHAN
EKONOMI TIDAK CUKUP DENGAN “OPTIMISME”
Artikel ini dibuat oleh:
Nama :
Chazanah Nurul Indriyani
NPM :
21213882
Kelas :
3Eb06
Mata Kuliah :
Bahasa Indonesia 2
Fakultas :
Ekonomi
Jurusan :
Akutansi
Universitas Gunadarma
Presiden Jokowi dan
para menterinya hingga saat ini belum dapat mengatasi secara optimal permasalahan-permasalahan
ekonomi yang terjadi saat ini. Untuk menghadapi hal tersebut harusnya semua
pihak dapat bersatu dan mengurangi gesekan antara lembaga maupun partai politik
sehingga pemerintah bisa fokus memperbaiki ekonomi Indonesia.
Ada tiga hipotesis permasalahan
ekonomi di Indonesia. Yang pertama yang bersinggungan dengan ekonomi rakyat
yaitu pangan. Banyaknya bahan pangan yang di impor mengakibatkan harga pangan
di Indonesia tidak stabil. Kedua defisit energi. Menghadapai masalah
ketersedian tenaga listrik untuk menopang kehidupan warga dan pembangunan
ekonomi. Ditambah lagi, produksi bahan bakar minyak (BBM) masih defisit 600 ribu barel per hari
yang diungkapkan oleh Presiden di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketiga
dukungan masyarakat. Disisa tahun amasa baktinya pemerintah harus lebih giat
lagi memperbaiki kinerja kerja kabinet menteri.
Seperti halnya
kebijakan pemerintah mengenai perluasan penggunaan kontrak berbasis kinerja (performance Base Contract/ PBC), dalam
pengadaan konstruksi infrastruktur jalan. Dibandingkan dengan kontrak cara
lama, PBC diklaim lebih menguntungkan berbagai pihak. Dari sisi pemerintah bisa
menghemat biaya manajemen dan pemeliharaan 9% - 18%, dari segi pengusaha
memungkinkan berinovasi dan memaksimalkan keuntungan, serta bagi masyarakat
pengguna jalan menjadi lebih terjamin.
Dilihat dari usaha
pemerintah yang menimbang-nimbang opsi terbaik dalam menjalankan kebijakan
haruslah kita apresiasi positif. Jangan mudah terpengaruh oleh pers. Dunia jurnalis saat ini bagaikan
oknum yang mengadu dombakan antara pemerintah dan masyarakat. Pemberitaan yang
umumnya bersifat “komunikatif” justru beralih pada sifat propokatif.
Disamping sikap optimisme
dari pihak pemerintah harusnya ada dukungan dari seluruh masyarakat baik institusi
resmi seperti lembaga penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, media massa,
dan partai politik untuk tidak membuat bangsa ini terjebak pada lingkaran ego
masing-masing. Hal ini tentu saja menghambat aksi para menteri dalam mewujudkan
program-program pemerintah masa abdi Joko Widodo dan Jusuf Kalla, khususnya di
bidang ekonomi rakyat.
Bentuk
Paragraf
Artikel di atas merupakan bentuk
paragraf Deduktif karena menceritakan gambaran umum permasalahan ekonomi yang
dihadapi pemerintah ke gambaran khusus
yaitu tiga hipotesis permasalahan ekonomi masa abdi Joko Widodo beserta
penjelasannya.
Kesimpulan
dan Solusi
Menjaga kestabilan pemulihan ekonomi
Indonesia bukan hanya menjadi tugas pemerintah khususnya Presiden dan Kabinet
Menteri. Melainkan seluruh masyarakat baik institusi resmi seperti lembaga
penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan partai politik, juga
masyarakat biasa dari kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas, memiliki
peranan yang sama untuk mewujudkan program-program pemerintah khususnya di
bidang ekonomi rakyat.
Artikel
ini dibuat dengan tujuan menyelesaikan tugas softskill mata kuliah Bahasa Indonesia
2 yaitu membuat sebuah artikel dengan tema EKONOMI dan menentukan Bentuk
Paragraf dari artikel yang dibuat.
Referensi:
1. Koran Pikiran Rakyat (Kamis, 15 Oktober 2015)
2. Koran Republika (Kamis, 15 Oktober 2015)
